Saat ini publik tengah menanti tanggal 1 April 2012 dimana program pemerintah yang melarang mobil pribadi menggunakan premium akan dijalankan. Selain publik, PT Pertamina yang saat ini masih menjadi distributor BBM terbesar di Indonesia juga tengah sibuk mempersiapkan pasokan pertamax dan infrastruktur pendukungnya.
Jika dilihat, kebijakan pemerintah untuk melarang mobil pribadi menggunakan premium cenderung berlandasan pada alasan politik dibandingkan pada alasan ekonomi. Sepertinya pemerintah tidak mau mengambil resiko atas keputusan kebijakannya dengan menaikkan harga premium. Padahal, jika dilihat dari neraca APBN saat ini, perbedaan harga premium yang harus ditutupi subsidi sudah sangat besar. Jika ditinjau dari hitung-hitungan ekonomi tentu saja menaikkan harga adalah pilihan rasional. Mengapa? Dengan menaikkan harga maka komponen subsidi dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang lain yang lebih baik. Selain itu, menaikkan harga BBM akan menjadikan acuan masyarakat untuk berhemat. Memang, ada efek psikologis yang harus diperhatikan ketika harga BBM dinaikkan, yaitu kenaikan harga-harga. Untuk mengantisipasinya, pemerintah sebenarnya dapat menjalankan solusi dengan menyediakan alternatif pengganti premium seperti bahan bakar gas. Semua hal tersebut harus dilakukan secara bersamaan.
Meskipun merupakan pilihan yang cenderung politis, keputusan untuk melarang mobil pribadi menggunakan premium merupakan salah satu pilihan yang ada yang dapat ditempuh oleh pemerintah. Pilihan ini akan menjadi acuan untuk kita lebih peduli pada penghematan BBM. Penulis berharap, kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada tanggal 1 April saja. Seyogyanya pemerintah juga perlu memikirkan terobosan kebijakan yang lain yang bermuara pada diversifikasi bahan bakar. Sehingga masyarakat disediakan banyak pilihan terhadap kebutuhannya akan bahan bakar.
Penulis berharap, kebijakan energi kita akan selalu berpihak pada masa depan. Semoga.
Energi untuk Peradaban 